Putusan PTUN Diabaikan, Ahli Waris eks Bioskop Indra Surati Presiden

Putusan PTUN Diabaikan, Ahli Waris eks Bioskop Indra Surati Presiden


Sebelum menyurati Presiden RI, ahli waris melalui kuasa hukumnya sempat memasang spanduk peringatan di lokasi yang disengketakan. Foto: Ist

YOGYA (KMP) – Ahli waris eks Bioskop Indra enggan menyerah. Melalui tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Erick S. Paat & Rekan, ahli waris mengurati Presiden RI Joko Widodo setelah surat yang dikirimkan ke Pemda DIY, tidak mendapat tanggapan.

Surat yang dikirimkan berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemda DIY terhadap putusan penundaan seluruh aktivitas di lahan eks bioskop Indra di Jl Ahmad Yani, Ngupasan, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan PTUN Yogyakarta.

“Surat kepada Presiden sudah kita kirimkan sejak tanggal 8 Mei lalu. Pada tanggal yang sama kita juga mengirimkan surat ke Mendagri, dan Komnas HAM RI. Sehari berikutnya kita kirimkan surat ke Komisi 3 DPR RI,” terang Erick S Paat SH MH, Pensehat Hukum Kristanto Wibowo dkk selaku ahli waris eks Bioskop Indra, Selasa (22/5/2018) malam.

Erick yang didampingi Medi Purba SH, Don Hampri Can SH, dan Ricky D Moningka SH mengungkapkan, pihaknya menyayangkan sikap Pemda DIY selaku Tergugat I Intervensi I yang tidak menghormati putusan PTUN. Menurutnya, sikap Pemda yang tidak memberikan penghormatan terhadap putusan pengadilan, menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, lahan yang dipersoalkan adalah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor 504 surat ukur 109 tanggal 13 Juni 1919 seluas 7.425 m2 milik NV. Javansche Bioscoop en Bouw Maatschappij. Pemilik perusahaan itu tidak pernah meninggalkan Indonesia dan mati serta dikubur di Indonesia, tidak pernah dijual, dialihkan, atau pun dilepaskan haknya kepada siapa pun sampai sekarang.

Tanah di lokasi itu juga tidak terkena Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yakni UU No. 86 Tahun 1958 dan telah dicoret dari daftar pengelolaan Panita Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) DIY.

“Sehingga penyelesaian tanah tersebut tidak berdasarkan Peraturan presidium Kabinet Dwikora RI No.5/Prk/Tahun 1965 melainkan berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Jo Permendagri Nomor 32 Tahun 1979. Ini diperkuat lagi dengan Surat Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 550-597 tanggal 19 Februari 1999,” jelasnya.

Dengan begitu, kata Medi Purba SH, tindakan Pemda DIY yang telah melakukan pembebasan dan memberikan ganti rugi bukan kepada penggugat selaku pemilik, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sesuai Keppres 32, ganti rugi seharusnya diberikan kepada ahli waris.

“Kalau dirunut prosesnya juga ada yang janggal. Ada yang keliru di sini. Lahan dibebaskan dulu dibayar ganti rugi sesuai Keppres 32 lalu baru digunakan Prk 5. Ini ada apa? Apalagi ganti rugi juga diberikan kepada penyewa bukan ahli waris,” tanyanya.

Baik Erick maupun Medi menambahkan, kasus ini tidak akan selesai dengan cepat. Dakam waktu dekat pihaknya akan mendatangi langsung Mendagri dan meminta perlindungan dari Menko Polhukam. “Biar nanti dari Menkopolhukam yang memanggil kenapa sampai seperti ini,” pungkas Erick. KMP2
Read More
Korem 072 Ambil Alih Aset Wisma Kaliurang

Korem 072 Ambil Alih Aset Wisma Kaliurang


Pengelolaan aset Wisma Kaliurang kembali diambil alih Korem 072/Pmk melalui penertiban, Selasa (22/5/2018) siang. Foto: Sodik

SLEMAN (KMP) – Korem 072/Pamungkas mengambil alih pengelolaan aset Wisma Kalioerang melalui penertiban aset yang dilakukan, Selasa (22/5/2018) siang. Selama ini aset TNI AD yang teregister di dalam inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), dikelola pihak ketiga.

Kasilog Korem 072/Pamungkas Kolonel I Made Alit Yudana mengungkapkan, Wisma Kaliurang merupakan aset negara yang dimiliki TNI dan telah ada sejak zaman Belanda. Pada zaman dulu, Wisma Kaliurang digunakan sebagai Pusat Pendidikan Musik (Pusdiksik) Janmipersad yang dikelola Minpers Kodam IV/Diponegoro.

Hal ini sesuai surat Pangdam IV/Diponegoro kepada Janminpersad No. B/2511/XI/1980 tanggal 3 November 1980. Pengelolaan kemudian dialihkan dari Minpers Kodam IV/Diponegoro ke Korem 072/Pamungkas sesuai surat Pangdam IV/Dip No. B/05/I/1981 tanggal 2 Januari 1981, selanjutnya surat Pengdan IV/DipNo. B.523/IV/1981 tanggal 6 April 1981 tantang izin kepada Korem 072 untuk mengelola gedung/tanah eks Pusdiksik.

Made Alit menjelaskan, pada 16 April 1986 gedung eks Pusdiksik digunakan sebagai Mess Korem 072 untuk pelayanan tamu . Sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga yakni Alm Samuel Soegito sesuai Surat Perintah Danrem 072 dengan nomor Sprin/135/IV/1986.


Kuasa hukum ahli waris Ir Kuswandi SH MH bersama kliennya memberikan keterangan pers di sela penertiban oleh Korem 072/Pmk. Foto: Sodik

“Surat perisi perintah kepada Bapak Samuel Soegito untuk mengelola Mess Korem yang ada di Timoho, Wisma Kaliurang, Wisma Hastorenggo I dan Wisma Hastorenggo II di Kaliurang. Tapi sejak itu sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan, malah berupaya memiliki,” jelasnya.

Menurut Kasilog, sebelum dilakukan penertiban pihaknya telah melakukan pertemuan dengan ahli waris sebanyak 3 kali. Namun ahli waris tetap bersikukuh tidak mau melepas aset dan memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan itu ke Denpom IV/2 dan melayangkan gugatan ke PN Yogyakarta.

“Kalau ada gugatan ya dihadapi, tidak masalah. Itu hak warga negara karena negara kita ini negara hukum. Dilaporkan ke Denpom juga silahkan. Yang jelas Wisma Kaliurang ini aset milik TNI AD, seluruhnya ada 4 bangunan. Tapi oleh pengelola sebelumnya ada penambahan-penambahan,” paparnya.

Setelah penertiban, lanjut Made Alit, set kemungkinan akan dibiarkan terlebih dulu. “Yang penting kita kuasai dulu asetnya. Kalau pun mau diperbaiki tidak memungkinkan sekarang karena butuh biaya besar. Perlu diketahui juga yang kita kuasai itu bangunannya saja karena tanahnya itu tanah SG. Kami hanya mencabut kembali hak pengelolaannya dan dikembalikan ke Korem,” pungkasnya.

Sementara Kuasa Hukum ahli waris Alm Soegito, Ir Kuswandi SH MH mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak melawan kesewenang-wenangan Korem 072. Namun demikian ia memastikan ahli waris, melalui kuasa hukumnya, tidak tinggal diam.

“Kami sudah layangkan gugatan dan kami siap membuktikan kepemilihan aset klien kami di pengadilan. Sekarang kami hanya bisa diam, tapi kami tetap akan memperjuangkan hak klien kami,” tegasnya. KMP2




Read More
Dituding Serobot Lahan, Korem 072 Digugat ke PN Yogya

Dituding Serobot Lahan, Korem 072 Digugat ke PN Yogya


YOGYA (KMP) - Belum selesai persoalan hukum terkait sengketa lahan di Jl Kaliurang Km 5,8 Caturtunggal, Depok, Sleman, Korem 072/Pamungkas kembali berurusan dengan hukum. Korem digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Korem digugat dengan perbuatan melawan hukum atas penguasaan secara paksa lahan Hastorenggo I & II serta Wisma Kaliurang yang menjadi milik ahli waris Alm Soegito dan Woro Astoeti Wigiharti, Niken Retnani Nur Endah W dan Niken Dewi Prananingtyas.

Gugatan PMH dilayangkan melalui kuasa hukum ahli waris dari kantor hukum S&P Law Firm pada tanggal 14 Mei lalu. “Gugatan PMH terhadap TNI AD cq Kodam IV/Diponegoro cq Korem 072/Pamungkas kita layangkan di PN Yogya karena kedudukan Korem 072 ada di Kota Yogya,” ucap Ir E Kuswandi SH MH, kuasa hukum ahli waris, seperti dilansir Wartahukum.id.

Menurut Kuswandi, selain melakukan gugatan PMH pihaknya juga melaporkan Kasilog Korem 072/Pamungkas Kolonel Inf I Made Alit Yudana ke Denpom IV/2 Yogyakarta. Laporan dilakukan atas instruksi eksekusi paksa atas lahan milik kliennya yang ditandatangani Kasilog.

Kuswandi mengungkapkan, pekan lalu, kliennya menerima surat perintah pengosongan paksa atas lahan di Hastorenggi I & II serta Wisma Kaliurang. Ahli waris, kata dia, menolak perintah pengosongan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum. Korem Pamungkas, kata dia tidak memiliki alas hak atas tanah yang dikuasai kliennya.

“Kami heran kenapa semasa almarhum masih hidup tidak pernah dipersoalkan. Tapi setelah meninggal tiba-tiba diklaim dan klien kami diperintahkan segera mengosongkan lokasi karena akan digunakan TNI AD. Kemarin bahkan sudah ada petugas yang memasang plakat di lahan klien kami,” terang Kuswandi.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan klaim TNI AD jika disertai bukti yang kuat. Klaim TNI yang hanya berdasarkan register KMN tidaklah tepat karena nomor register itu tidak menunjukkan bukti kepemilikan. Padahal, sesuai Undang-undang Pokok Agraria (UU PA), TNI harus menunjukkan bukti kepemilikan untuk mendukung klaimnya.

“Sesuai UU, bukti kepemilikan paling kuat itu ya sertifikat. Klien kami memiliki sertifikat HGB untuk Hastorenggo I dan sertifikat SHM untuk Hastorenggo II. Untuk wisma Kaliurang memang tidak mempunyai apa pun, tapi klien kami sudah menempatinya sejak kemerdekaan,” papar Kuswandi.

Lebih lanjut Kuswandi menjelaskan, merujuk pada Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 tahun 2012, tanah yang belum tersertifikat merupakan tanah milik Keraton. Untuk mengajukan kepemilikan atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan kekancingan.

“Kami sudah mengajukan ke Panitikismo tapi ditolak karena status tanah dalam sengketa. Korem 072 juga begitu. Mereka mengajukan juga ditolak karena statusnya masih sengketa. Dengan begitu berarti status tanah yang Wisma Kaliurang itu belum ada pemiliknya,” terangnya.

Karena alasan itulah pihaknya mengajukan gugatan PMH dan melaporkan Kasilog ke Denpom IV/2 Yogyakarta. Ia kembali menegaskan, penyerobotan tanah yang dilakukan TNI AD melalui Korem 072/Pamungkas merupakan pelanggaran pidana. Tindakan itu melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP, juga pasal 424 KUHP.

Niken Retnani Nur Endah W, ahli waris alm Soegito menambahkan, sesuai tenggat waktu 7x24 jam yang diberikan Korem 072, maka eksekusi pengosongan paksa akan dilakukan Selasa (22/5/2018). KMP2/*


Read More
Jamin Keamanan, Kodim-Polresta Patroli Bersama

Jamin Keamanan, Kodim-Polresta Patroli Bersama


YOGYA (KMP) - Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Yogyakarta, terutama bagi umat Kristiani, Polsek dan jajaran KoramilKodim 0734/Yogyakarta melaksanakan patrol wilayah, khususnya pada waktu malam hari. Hal itu dilakukan karena adanya teror bom beberapa waktu lalu yang mengemparkan kota Surabaya.

Sebelum melaksanakan Patroli terlebih dahulu dilaksanakan apel persiapan dan pengecekan personil yang dipimpin langsung Kapolresta Yogyakarta AKBP Armaini SIK di halaman Mapolresta.

Usai mengikuti apel dan pengarahan personil langsung melakukan patroli gabungan dengan sasaran GerejaTempat Ibadah umat Nasrani serta tempat-tempat keramaian di Yogyakarta. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada warga Yogja khususnya umat Kristiani.

“Kita sebagai aparat keamanan tidak boleh menunggu dan diam, kita tetap harus lakukan pengamanan dan perhatikan kewaspadaan untuk mengantisipasi dari hal hal yang akan mengganggu kamtibmas,” kata Serda Eko Andrianto, salah satu angota dari Koramil 13/Ngampilan yang ikut patroli.

”Kegiatan pengamanan dan Patroli gabungan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif diwilayah Garnizun Kota Yogyakarta sampai masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman,” ucapnya.

Beberapa dan banyak warga Yogya mengapresiasi patroli gabungan antara TNI dan Polri dan mereka menyampaikan terima kasih, dengan hadirnya aparat keamanan warga Yogya merasa aman terutama bagi umat kristiani semakin khidmat dalam melaksanakan ibadah. KMP2


Read More
648 Atlet Puslatkot Kota Yogya Dikukuhkan

648 Atlet Puslatkot Kota Yogya Dikukuhkan


YOGYA (KMP) - Menghadapi Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019 mendatang sebanyak 648 atlet masuk program Pemusatan Latihan Kota (Puslatkot) Yogyakarta. Pengukuhan Puslatkot dilakukan langsung oleh Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Grha Pandawa Balaikota, jum’at (18/5) sore.

Pengukuhan atlet yang akan tergabung dalam Puslatkot tersebut selain dihadiri langsung oleh Walikota Yogyakarta Hatyadi Suyuti, juga turut hadir Ketua KONI Kota Yogya, Trijoko Susanto beserta Wakil Ketua DPRD Ririk Banowati Permanasari.

Secara simbolis pengukuhan atlet ditandai dengan memakaikan seragam Puslatkot oleh Haryadi Suyuti dan Ririk Banowati pada perwakilan atlet yang diwakili oleh Raven Chrisando dari cabor renang dan Brina Pramesti dari cabor atletik.

Haryadi Suyuti menegaskan, melalui program Puslatkot tersebut diharapkan bisa menjadi sarana para atlet dan pelatih untuk meningkatkan kemampuan demi meraih prestasi terbaik.

“Tak hanya target menjadi juara umum pada Porda DIY 2019, terdapat kesempatan bagi para atlet Yogya untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

Ia meminta kepada sleuruh atlet untuk tidak hanya semangat Puslatkot tapi juga mencapai hasil maksimal di Porda 2019. Sebab tahun 2019 bukan waktu yang lama lagi.

“Kesungguhan berlatih menjadi modal untuk meraih tujuan sebagai juara umum. Juara tidak diraih dengan santai tapi dengan semangat dan latihan tinggi,” kata Haryadi.

Sementara itu Ketua KONI Kota Yogya Trijoko Susanto menjelaskan, Puslatkot dilaksanakan 9 bulan dari bulan April hingga Desember.

Tahapan Puslatkot dibagi menjadi tiga tahap, Yaitu tahap pertama pada bulan April-Juni, tahap kedua mulai Juli-September dan tahap tiga pada Oktober hingga Desember.

"Setiap akhir tahap akan dievaluasi untuk promosi dan degradasi. Jumlah atlet 648 dan pelatih 85 total 733. Dari jumlah itu ada dua kategori atlet dan pelatih puslatkot yaitu emas dan reguler," urainya.

Tri Joko menambahkan, tak hanya atlet saja yang berpartisipasi dalam Puslatkot kali ini. “Total ada 733 personel yang masuk program Puslatkot, terdiri dari 648 atlet dan 85 pelatih. Ada dua kategori untuk Puslatkot, yakni emas dan reguler,” imbuhnya. KMP2/*


Read More