Bawa Kenop, DH Jadi Pesakitan

KMP – Kedapatan membawa pemukul jenis kenop, DH, 17, harus berurusan dengan polisi. Kini, DH menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Sleman dan didakwa dengan UU darurat. Namun penasehat hukumnya menilai dakwaan terhadap DH cacat hukum.

Kuasa hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Bangkit, Ade Dwi Fahruli SH mengatakan, proses peradilan terhadap kliennya cacat hukum. Alasnnya, sejak proses penyidikan hingga tuntutan, tidak menggunakan penyidik dan penuntut khusus anak.

Karena itu, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak sah karena surat dakwaan disusun hanya berdasarkan penyelidikan oleh penyidik Polsek Ngaglik. 

"Berdasarkan Pasal 1 UU pengadilan anak, penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak. Sementara penyidik Polsek Ngaglik belum ada yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik anak. Selain itu jaksa juga tidak dapat dikualifikasi sebagai penutut umum anak, " ucap Ade, kemarin.

Ade mengatakan, surat dakwaan yang disusun dasar-dasar dan cara yang melanggar hukum, maka surat dakwaan dinilai tidak sah. Selain itu, surat dakwaan dinilai tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. "Jaksa tidak menjelaskan secara runtut dan lengkap uraian peristiwa yang didakwakan. Kami minta agar  hakim menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima," katanya. 

Sebelumnya Jaksa Basaria Marpaung SH dalam surat dakwaan di hadapan hakim tunggal Chistina Endarwati SH menjelaskan, pada 2 Mei 2017, terdakwa membawa senjata pemukul jenis kenop di dalam tas saat berangkat ke sekolah. Sesampai di sekolah, kenop tersebut dipindahkan ke bagasi motornya. Selanjutnya terdakwa ikut konvoi merayakan kelulusan. 

Namun sesampai Ngaglik, terdakwa dihentikan polisi untuk menghindari tawuran. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan senjata pemukul. Atas temuan itu, terdakwa didakwa dengan Pasal 2 UU Darurat No 12 tahun 1951. (KMP-2)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bawa Kenop, DH Jadi Pesakitan"

Posting Komentar