Wagub AAU Tersangka Korupsi Pengadaan Heli


KMP - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI resmi menetapkan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara (Wagub AAU) Marsekal Pertama TNI Fachri Adamy sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan satu helikopter AgustaWestland 101 (AW 101).

Penetapan Marsma TNI Fachri Adamy bersama Letnan Kolonel (Letkol) TNI AU berinisial WW dan Pembantu Letnan Dua (Pelda) TNI AU berinisial SS diumumkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/5).

Sebelum pengumuman penetapan tersangka, panglima TNI, KSAU, dan jajaran termasuk Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko bertemu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK dan jajaran guna membahas tentang penanganan kasus dugaan korupsi satu helikopter AW 101 senilai Rp738 miliar tahun anggaran 2016.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, pengadaan helikopter jenis AgustaWestland 101 (AW 101) senilai Rp738 miliar tahun anggaran 2016 sudah menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, panglima TNI pernah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan kerja sama penyelidikan KPK dan Puspom TNI sudah dilakukan pemeriksaan terhadap enam orang dari unsur TNI dan nonmiliter tujuh orang kemudian disimpulkan penyidik POM TNI sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. Kemudian ditetapkan tiga orang dari unsur militer sebagai tersangka.

"Satu, Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitmen atau PPK dalam pengadaan barang dan jasa. Dua, Letkol administrasi WW pejabat pemegang kas atau pekas. Tiga, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu," tegas Jenderal Gatot.

Selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik POM TNI sudah memblokir rekening atas nama Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp139 miliar. Dari hasil hasil penyelidikan gabungan Puspom TNI, KPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan hasil perhitungan kerugian sementara yang sangat fantastis.

"Hasil sementara perhitungan ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar, dengan basis perhitungan saat itu nilai USD1 sama dengan Rp13 ribu," ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK sangat bersyukur karena hari ini KPK mendapatkan komitmen yang sangat besar dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sebelumnya KPK dan TNI sudah bekerja sama melakukan penyelidikan bersama lebih dari tiga bulan disertai pengumpulan data. Terutama terkait dengan pengadaan heli angkut AW 101.
"Diketahui nilai proyek pengadaannya sebesar Rp738 miliar. Kemudian unsur KPK dan TNI melakukan penyelidikan bersama dan nanti secara gamlang akan disampaikan Bapak Panglima dengan gamblang mengenai temuan-temuan. Sebetulnya konpers ini terkait tersangka dari pihak TNI-nya sudah dinaikkan, kemudian swastanya yang menangani KPK. Dalam waktu tidak terlalu lama swastanya akan kita (KPK) naikkan (tetapkan sebagai tersangka)," tegas Agus.

Seperti dilansir Sindonews, saat pengadaan dilakukan Marsma Fachri Adamy menjabat sebagai Kepala Staf Pengadaan TNI AU (Kadisadaau) 2016-2017. Selepas itu, Fachri yang memiliki call sign "Oryx" ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I ( Kaskoopsau I) 2017.


Mantan penerbang pesawat tempur dengan jam terbang lebih dari 3.000 jam ini dipromosikan dan menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara (Wagub AAU). (KMP-2)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wagub AAU Tersangka Korupsi Pengadaan Heli"

Posting Komentar