Mabes TNI AD dan Mabes Polri Tinjau Lahan Sengketa


KMP – Mabes TNI AD sepertinya tidak ingin persoalan sengketa lahan di Jl kaliurang Km 5,8 dengan Li Fong Moij berlarut. Setelah sempat meninjau lokasi bersama Tim Kejari Sleman, kemarin, Tim dari Mabes TNI AD dan Mabes Polri turun ke lokasi lahan sengketa.

Tim juga mendatangi Balai Desa Caturtunggal, BPN Sleman dan Kantor Pajak untuk mengecek asal usul dan keaslian letter C yang digunakan seseorang melakukan gugatan sehingga mengakibatkan TNI dirugikan. 

Kepala Hukum Kodam IV/Dip Kol Inf Agus Haris menjelaskan, tim sudah menelusuri keaslian letter C yang digunakan untuk menggugat tanah yang dibeli TNI AD tahun 1961. Tim juga meninjau lokasi lahan dan Kantor BPN Sleman terkait warkah. Sedangkan di kantor Pajak untuk melihat letter C yang digunakan penggugat atas nama siapa. 

"Tim Mabes TNI AD dan Mabes Polri turun ke bawah ini untuk melihat asal usul tanah tersebut. Dengan turunnya tim ini, mulai ada titik terang mengenai tanah sengketa tersebut," kata Agus kepada kabarmerahputih.net

Ia menjelaskan, tim Mabes Polri turun untuk mengambil alih perkara yang dilaporkan di Polda DIY karena tidak ada perkembangan berarti. Pihaknya menduga, dalam kasus ini ada oknum TNI yang ikut membantu memperlancar sehingga TNI dirugikan. 

"Oknum TNI sudah ada yang dihukum oleh Mabes TNI. Dengan turunnya tim Mabes Polri ini untuk menyelidiki dugaan tindak pidana umum. Mudah-mudahan nanti ada titik terang sehingga ada langkah selanjutnya baik itu pidana umum maupun korupsi," jelasnya.

Kuasa Hukum Lie Fong Moij, Layung Purnomo SH MH CIL kembali menyambut baik dengan turunnya tim dari Mabes TNI AD dan Mabes Polri. Harapannya dengan turunnya tim tersebut ada kepastian hukum tentang status tanah di Jalan Kaliurang KM 5,8.

"Kepastian hukum yang diutamakan bukan kekuasaan, karena negara kita adalah negara hukum. Apapun putusannya nanti, harus dihormati, " kata Layung.

Soal  kasus yang ditangani Polda DIY terkait dugaan pemalsuan akta otentik, Layung menilai polisi memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika memang polisi tidak memiliki cukup bukti, sebaiknya segera dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Perkara Pasal 263 itu perkara cukup mudah. Kalau memang tidak cukup bukti, ya dikeluarkan SP3. Apalagi perkara ini sudah 9 tahun tidak ada perkembangan yang signifikan," ucapnya. (KMP-2)



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mabes TNI AD dan Mabes Polri Tinjau Lahan Sengketa"

Posting Komentar