Sengketa Lahan, Danrem Serahkan Kuasa Khusus Pada Kajari Sleman


KMP – Kasus sengketa lahan di Jalan Kaliurang Km 5,8 antara TNI AD dan salah satu warga Lie Fong Moij terus bergulir. Tak lama setelah Tim Mabes AD dan Mabes Polri mendatangi beberapa lokasi. Senin (12/6) kemarin, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Fajar Setyawan menyerahkan surat khuasa khusus (SKK).

SKK diberikan Danrem kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dyah Retnowati Astuti SH MH untuk menyelesaikan sengketa."Kami memberikan SKK kepada Kajari Sleman untuk menyelesaikan sengketa tanah milik TNI AD. Kami optimis, tanah tersebut dapat kembali," tegas Danrem, Senin.

Danrem mengungkapkan, optimisme yang muncul bukan tanpa alasan. Tim dari Mabes AD maupun Mabes Polri menemukan fakta-fakta yang cukup menguatkan dugaan pemalsuan letter C yang digunakan untuk menggugat dan mengambil tanah milik TNI. Temuan itu sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. 

"Kami menemukan adanya letter C yang ditipe-x dan diganti dengan tulisan ejaan baru. Padahal tahun 1960, masih menggunakan tulisan ejaan lama. Kami menduga, letter C itu dipalsukan sehingga muncul sertifikat baru milik orang lain dengan status HGB," katanya. 

Danrem menjelaskan, tanah yang kini menjadi sengketa semula adalah tanah kas desa dengan nomor urut 31, 32, dan 33. Tanah itu dibebaskan oleh Tim 9 pada tahun 1961. Kemudian tahun 2006, pihaknya melaporkan ke Polda DIY terkait dugaan pemalsuan letter C, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut secara signifikan karena ada beberapa kendala di lapangan. 

"Karena suatu hal ada orang lain yang mengambil alih. Padahal aset itu merupakan pembebasan oleh Tim 9 yang saat itu dipimpin Bupati Sleman pada tahun 1961," paparnya. 

Kajari Sleman Dyah Retnowati Astuti SH MH mengatakan, dalam menangani perkara ini pihaknya akan mengutamakan proses non litigasi yaitu melalui mediasi dan negosiasi terlebih dahulu. Dengan harapan, pihaknya lawan mau menyerahkan aset milik TNI AD secara sukarela. 

"Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), kami bertugas untuk menyelamatkan dan memulihkan aset maupun kekayaan negara. Langkah yang akan mengutamakan non litigasi dulu," ucap Kajari. 
Jika langkah non litigasi tersebut gagal, pihaknya akan menempuh jalur pidana umum atau pidana khusus. Namun saat disinggung pihak yang dipidanakan, Kajari mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. 

"Nanti akan kami runut dulu, apakah ada pemalsuan atau tidak. Kemudian akan kami pisahkan apakah pidana umum atau khusus. Sedangkan langkah gugatan akan kami ambil sebagai langkah terakhir," pungkasnya. (KMP-2)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sengketa Lahan, Danrem Serahkan Kuasa Khusus Pada Kajari Sleman"

Posting Komentar