Dewan Ajukan Draft Raperda Hasil Copas, FPHPD Meradang


Yogya (KMP) – Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) yang terdiri dari MPM, Ciqal, serta ILAI, meradang. Masukan yang diberikan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diabaikan Pansus DPRD Kota Yogya.

Pansus justru mengajukan draft Raperda sendiri dengan mengesampingkan masukan dari organisasi penyandang disabilitas. Akibatnya, draft yang diajukan ditolak Biro Hukum Setda DIY karena 80 -90 persen isi draft merupakan ‘copy paste’ Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Winarta, dari ILAI mengaku kecewa dengan sikap Pansud DPRD Kota Yogya yang memilih mengajukan draft sendiri. Padahal, pembahasan Raperda ini sduah berlangsung sangat lama. Bahkan ia menyebut pembahasan draft Raperda disabilitas merupakan rekor karena mencapai tiga tahun.

“Di daerah lain seperti Bantul dan Kulonprogo, pembahasannya cukup satu tahun. Tapi di Kota Yogya malah menjadi rekor karena sampai 3 tahun. Ini yang terlama. Dan ternyata sekarang justru ditolak Biro Hukum karena isinya copy paste UU,” ucap Winarta, kemarin.

Ia menjelaskan, masukan yang diberikan organisasi penyandang disabilitas sia-sia. Draft yang diajukan sama sekali draft Raperda baru dan mengabaikan hasil masukan organisasi. Karena itu, FPHPD mendesak Pansus DPRD Kota Yogya segera merevisi draft yang ditolak dengan mempertimbangkan masukan organisasi.

“Kami ingin agar Pansus segera merevisi draft yang ditolak dengan mempertimbangkan masukan dari kami. Sehingga draft bisa segera dikirimkan kembali dan semoga bisa segera disahkan. Kami juga akan beraudiensi dengan Biro Hukum Setda DIY,” tambah Winarta.

Suryaningsih, Direktur Ciqal menegaskan, penolakan draft Raperda disabilitas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pansus karena draft yang disampaikan bukanlah draft dari FPHPD. Ia menegaskan, FPHPD telah menyusun draft yang sangat detail. “Kami terjemahkan UU secara lebih detil lagi,” tegasnya.

Sementara Rizal, dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah mengatakan, MPM akan terus bergabung bersama forum disabilitas guna mendorong disahkannya Raperda disabilitas menjadi Perda. Apalagi, ada kesan Pansus DPRD Kota tidak serius membahasnya.

“Berkali-kali ada masalah. Ada kesan tidak serius dari dewaan. Karena itu kami ingin mendorong agar wakil rakyat lebih serius lagi membahas Raperda ini. Apalagi, Yogyakarta sudah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusif,” katanya. (KMP)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dewan Ajukan Draft Raperda Hasil Copas, FPHPD Meradang"

Posting Komentar