Pedagang Pasar Kembang Ancam Proses Hukum Walikota


Yogya (KMP) – Polemik pasca pembongkaran kios pedagang di Jalan Pasar Kembang belum juga tuntas. Pagi tadi, puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karso mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (3/8/2017) untuk meminta dukungan.

Tudi Tri Purnama, Ketua Paguyuban Manunggal Karso mengatakan, posisi pedagang kian sulit. Setelah digusur, pedagang masih belum mendapatkan jaminan kelangsungan berdagang dari Pemkot Yogyakarta. Celakanyam Walikota justru menerbitkan Perwal 15/2017 tentang penghapusan status Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional Yogyakarta. 

"Pemerintah sangat arogan. Setelah membiarkan KAI menggusur kios, KBP (kartu bukti pedagang) yang sudah lama kami pegang secara sepihak juga dicabut. Sampai sekarang juga belum ada jaminan relokasi atau kompensasi," ucap Rudi.

Rudi mengatakan, pedagang sangat berharap dewan secepatnya turun tangan melobi Pemkot. Jika tidak, pedagang yang kini mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan telah melapor ke Ombudsman RI perwakilan DIY bakal menempuh jalur hukum.

Sementara itu, Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Yogyakarta, Epri Wahyudi mengatakan, Pemkot cuci taangan terhaadap nasib paraa pedagang dengan menerbitkan Perwal 51/2017. Padahal, pedagang Jalan Pasar Kembang selama puluhan tahun resmi diakui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Bahkan pedagang juga rutin membayar retribusi. "Melalui Perwal ini Pemkot tidak lagi mengakui status pedagang Pasar Kembang sehingga mereka bisa lepas tangan begitu saja terhadap persoalan ini," keluhnya.
LBH, lannjut Epri, mendesak Walikota segera mencabut Perwal 51/2017 dan memberikan solusi, baik itu jaminan relokasi atau kompensasi yang layak bagi pedagang. Jika tidak, pihaknya dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan.

"Pedagang tidak pernah diberi sosialisasi baik itu sebelum penggusuran maupun penerbitan Perwal. Lalu kita tarik mundur, seharusnya yang berwenang mengambil kebijakan menyangkut pedagang adalah Pemkot, bukan PT KAI yang sepihak melakukan penggusuran,” tegasnya. (KMP2)



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pedagang Pasar Kembang Ancam Proses Hukum Walikota "

Posting Komentar