Belum Menyerah, Handoko Gugat Sultan Untuk Kali Ketiga


Yogya  (KMP) – Gubernur DIY Sri Sultan HB X digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Gugatan yaang dilayangkan Handoko bertepatan dengan hari pelantikan Sultan sebagai Gubernur DIY periode 2017-2022.

Handoko menilai selaku Gubernur DIY, Sultan telah melakukan perbuaatan melawan hukum terkait Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Handoko menyebut Sultan tidak patuh terhadap UUPA sehingga ada kebijakan yang tidak adil dalam kepemilikan tanah di DIY.

"Saya hanya ingin ada keadilan kepemilikan tanah di DIY. Tidak ada motif apa pun. Toh tidak memiliki tanah juga tidak masalah," ucap Handoko ditemui sebelum sidang dengan agendaa pembacaan gugatan, Selasa (10/10/2017).

Gugatan bernomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk ini merupakan upaya hukum ketiga yang ditempuh Handoko. Sebelumnya, Handoko pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terkait Instruksi tahun 1975. Di mana instruksi itu melarang memberikan hak milik tanah pada warga negara nonpribumi.

Saat itu, uji materi yang diajukan tidak diterima dengan alasan materi yang akan diujikan bukan merupakan peraturan perundangan, melainkan kebijakan.

"Waktu itu tidak diterima, alasannya bukan atudan perundangan. Oke kemudian saja ajukan gugatan ke PTUN. Tapi juga tidak diterima karena disebut perbuatan, bukan kebijakan. Makanya ini saya gugat lewat pengadilan negeri," jelas pria yang tinggal di kawasan Taman Siswa ini.

Dalam gugatannya, Handoko memohon majelis hakim untuk menyatakan Instruksi 1975 tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UU PA. Handoko juga menggugat ganti rugi sebesar Rp5 juta. Gugatan lainnya, tergugat memasang iklan pemberitahuan melalui media massa.

Sayang, saat persidangan berlangsung, tambahan materi gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang diketuai P Cokro Hendro Mukti SH karena dinilai sudah masuk ke pokok perkara. Jika ingin menambah gugatan, maka penggugat diminta hakim agar mencabut gugatan dan memperbaruinya.

"Proses mediasi para pihak sudah gagal, maka kita masuk pemeriksaan di persidangan meski selama proses persidangan masih terbuka peluang mediasi sebelum pembacaan putusan," kata Hakim Ketua Cokro Hendro Mukti.

Selain Gubernur DIY, gugatan juga ditujukaan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY. “Tujuannya ya agar BPN tidak mengikuti Instruksi 1975. Selama ini kan selalu jadi acuan meski pun bertentangan,” tegasnya.

Kabag Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto selaku kuasa hukum Gubernur DIY mempersilakan penggugat mengajukan upaya hukum melalui PN Yogya meski dalam dua upaya hukum sebelumnya, yakni di MA dan PTUN, pihak penggugat selalu kalah.

"Kami siap menghadapinya selama gugatan tidak dipaksakan dan tidak keluar dari koridor hukum," katanya. Sidang dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda jawaban dari tergugat. Sodik  

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Belum Menyerah, Handoko Gugat Sultan Untuk Kali Ketiga"

Posting Komentar