Masyarakat Arus Bawah Deklarasikan Forkomaba, Gandeng LKBH Pandawa


Yogya (KMP) – Sebanyak 15 komunitas masyarakat arus bawah yang tersebar di DIY menyatukan sikap dan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Arus Bawah (Forkomaba). Forum menjadi sarana anggota komunitas memperjuangkan keadilan. Forum menggandeng LKBH Pandawa sebagai kuasa hukum.

Direktur KLBH Pandawa, Sugiarto SH MH mengungkapkan, maasyarakat arus bawah seperti gelandangan, pengemis, hingga PSK kerap diperlakukan tidak adil. Kondisi mereka semakin pelik setelah adanya Perda No.1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Menurut Sugiarto, pemerintah melalui Satpol PP, dengan dalih penegakan Perda, seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat arus bawah. Padahal, mereka memiliki-hak yang dijamin konstitusi.

“Dalam UUD tahun 1945 pasal 34 jelas disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Jadi mereka itu semestinya diperlakukan selayaknya manusia,” ucap Sugiarto, Rabu (22/11/2017).

Ia menjelaskan, cukup banyak diskriminasi dan ketidakadilan yang diterima masyarakat arus bawah. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari deklarasi Forkomaba, LKBH Pandawa selaku kuasa hukum akan segera melakukan audiensi, baik dengan DPRD Kota Yogyakarta, DPRD DIY, maupun Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

“Surat-surat sudah kami siapkan dan hari ini juga kami kirim. Kami berharap, negara bisa memberi perlindungan sebagai manusia, perlindungan HAM. Kami juga ingin agar negara menghapus regulasi yang justru membuat masyarakat arus bawah diberlakukan tidak adil,” katanya.

Mohamad Novweni SH, Pembina LKBH Pandawa mengatakan, Forkomaba lahir karena masyarakat arus bawah dimarginalkan negara. Merespons kondisi itu, LKBH  tergerak melakukan pendampingan. Sehingga masyarakat arus bawah dapat menerima hak-hak sebagai warga negara.

“Selama ini kan mereka kerap mendapat banyak masalah terutama dalam hal legalitas. KTP misalnya, dari sekian banyak anggota komunitas, separuhnya belum memiliki kartu identitas. Mereka juga kesulitan mengakses fasilitas tunjangan yang diberikan negara, seperti BPJS,” katanya.

Nugroho, Ketua Forkomaba mengajak seluruh anggota komunitas untuk bergerk bersama-sama menuntut hak sebagai warga negara. “Apa yang akan dilakukan ke depan, harus kompak, harus bergerak bersama-sama agar perjuangan yang dilakukan tidak sia-sia,” katanya. KMP2
  

Sumber : Wartahukum.id 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Masyarakat Arus Bawah Deklarasikan Forkomaba, Gandeng LKBH Pandawa"

Posting Komentar