Merasa Dizalimi lewat Putusan PK, Dirut PT MPP Wadul Presiden dan KPK


JAKARTA (KMP) – Direktur Utama PT Mandira Prima Perkasa (MPP), Rachmat Tarunadjaja, akhirnya melaporkan ketidakadilan yang dialami ke Presiden Joko Widodo. Ia juga melapor kepaada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MA hingga Komisi Yudisial.

Laporan dibuat Rachmat lantaran ia berasa dizalimi setelah Mahkamah Agung memenangkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Bank Permata Tbk. Padahal, novum yang digunakan untuk mengajukan PK diduga hanya abal-abal.

“Kita mengajukan laporan dan pengaduan ke Presiden Joko Widodo. Isinya permohonan persetujuan akta perdamaian. Selain itu kita kirimkan pula ke KPK, KY, MA, DPR, Kejaksaan dan OJK,” ucap Rachmat belum lama ini.

“Bukti baru yang digunakan tidak layak, karena bukti lama yang dijadikan sebagai  bukti baru. Kami menyebut sebagai novum abal abal bahkan ketika itu kita sertakan rekening koran di persidangan sedangkan mereka tidak, ada dugaan mereka dengan kekuatan uang bisa  menang untuk menguasai aset  kita,” sambung Rachmat.

Ia menjelaskan, awalnya perusahaan yang dipimpinnya, PT MPP, adalah perusahaan yang sehat sehingga pihak bank memfasilitasi kredit. Ada kesepakatan antara PT bank Permata dengan  PT Mandira Prima Perkasa berupa akta perjanjian fasilitas kredit Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1993 dan dibuat  Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Nomor 753/BU/MTK/VII/1993 tanggal  25 Agustus 1993 di hadapan notaris Maimunah Zubaidah.

“Bank Permata sepakat memberikan fasilitas pinjaman revolving reguler jangka pendek berulang dengan pinjaman pokok sebesar Rp4 miliar, dan fasilitas rekening koran dengan pinjaman pokok sebesar Rp200 juta,” terangnya.

Seiring berjalanya waktu, diketahui bahwa total hutang PT MPP sepanjang tahun 1993 -1997  mencapai  Rp 52.7 miliar dan 1,26 juta dolar AS. Sedangkan yang yang telah dibayar PT MPP sejak 1993-2006 sebesar RP56.2 miliar dan 5 juta dolar AS.

Dalam putusan kasasi MA , fasilitas yang diterima PT MPP sebagai hutang real telah mengalami kelebihan bayar sebanyak 7 juta dolar AS, walau pun telah mempertimbangkan perubahan perjanjian kredit no 70 tanggal 29 November 2004. Namun putusan PK justeru berbalik PT MPP dinyatakan berhutang 7 juta dolar.

”Bank menilai pabrik kita bagus, pinginya mereka untuk memberikan kredit tetapi ujungnya dizalimi. Itu sisanya kan karena restruktur, ketika restruktur mereka tidak mau dilunasi tapi kebablasan, lalu saya sakit makanya tidak terurus,” terangnya.

”Di pengadilan tingkat pertama saya kalah karena ada permintaan tertentu yang saya tidak bisa penuhi, begitu pula di Pengadilan Tinggi. Diduga ada intervensi di luar normatif walaupun kita tidak bisa membuktikannya. Lalu di kasasi  kita sama- sama fair tidak memberikan apa pun akhirnya  kita menang,” katanya. 

Corporate Communication PT Bank Permata, Alfianto Dommy, enggan berkomentar banyak  perilah aduan tersebut.”Terus terang  saya belum tahu detil masalah ini, rasanya belakangan sudah tidak teralu banyak masalah-masalah  debitur yang berhubungan dengan proses litigasi. Berarti ini ada informasi terbaru, coba  nanti akan  saya akan cek,”singkatnya.

MA sebelumnya telah menerbitkan putusan bernomor No.2705 K/Pdt/2009 yang mengabulkan gugatan PT Mandira Prima Perkasa terhada Bank Permata. Dalam putusan tersebut, Bank Permata berkewajiban mengembalikan uang PT MPP sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat dan Rp3,2 miliar.

Pengadilan Negeri Cibinong juga telah berupaya melakukan sita eksekusi terhadap sejumlah aset Bank Permata berdasarkan surat penetapan No 13/Pen.Pdt/Sita.Eks./2011/PN.CBN tertanggal 27 Mei 2011. Namun gagal dilakukan lantaran gugatan PK yang dilayangkan Bank Permata dikabulkan. KMP2


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Merasa Dizalimi lewat Putusan PK, Dirut PT MPP Wadul Presiden dan KPK"

Posting Komentar