JCW : KPK Perlu Turut Awasi Pengelolaan Danais


YOGYA (KMP) – Jogja Corruption Watch (JCW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) DIY. Keterlibatan KPK diperlukan guna menghindari penyelewengan mengingat pengelolaan yang sulit diakses publik.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharudin Kamba, mengatakan pada tahun 2018 alokasi Danais mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari semula dianggarkan Rp800 miliar naik menjadi Rp1 triliun.

“Bisa dibayangkan bagaimana dana yang cukup besar itu jika tidak terawasi dengan baik pengelolaannya. Sudah saatnya KPK untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Danais 2018 ini,” ucap Bahar dalam rilis yang diterima redaksi. 

Bahar mengatakan, selain catatan mengenai pengelolaan Danais, pihaknya juga memberi catatan penanganan beberapa kasus yang terjadi 2017 lalu. Salah satunya adalah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 13 mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 yang dikeluarkan Kajari Yogyakarta.

SP3 diterbitkan dengan alasan kurang alat bukti. Padahal 17 mantan anggota dewan lainnya telah menjalani hukuman dalam perkara yang sama. “Terjadi disparitas hukuman karena vonis berbeda dengan kasus yang sama. Ini jadi sorotan kami,” terang Bahar.

Selain itu, JCW juga menyoroti penanganan dugaan korupsi pengesahan Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara telekomunikasi dan Fiber Optik. Kasus ini pertama kali ditangani Kejari pada bulan Agustus, namun hingga saat ini belum ada kabar hasilnya.


Ada baiknya juga KPK turun ke Yogya untuk melakukan koordinasi dan supervisi atas kasus ini agar tidak menggantung. Kasus lain, dalam hal pergola atau pohon peneduh, Kejari bahkan tidak berani menyentuh legislatif. Padahal keterlibatan anggota dewa diungkap di sidang,” terangnya. KMP2 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "JCW : KPK Perlu Turut Awasi Pengelolaan Danais"

Posting Komentar