Handoko Meradang, Putusan Gugatan PMH Terhadap Sultan Ditunda


YOGYA (KMP) – Sidang putusan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Handoko terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan Kepala BPN DIY yang dijadwalkan, Selasa (6/2/2018) akhirnya ditunda. Majelis hakim belum siap membacakan putusan.

“Sidan seharusnya dibacakan hari ini, tapi mohon maaf kami belum siap membacakan putusan. Sehingga sidang ditunda tanggal 20 Februari mendatang,” ucap Ketua Majelis Hakim P Cokro Hendro Mukti, dalam sidang yang digelar di PN Yogyakarta, seperti dikutip Wartahukum.id.

Penundaan putusan membuat Handoko kecewa. Ia mengaku heran kenapa putusan harus ditunda. Menurut Handoko, hakim seharusnya bisa dengan mudah memutus perkara ini. Apalagi, saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan secara tegas memberi gambaran terkait perkara ini.

“Seharusnya mudah saja, apakah BPN itu melanggar aturan atau tidak. Saksi-saksi yang dihadirkan di sidang dengan tegas menyatakan, Instruksi Gubernur 1975 bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria yang tidak mengenal istilan WNI dan pribumi,” keluh Handoko.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Gugatan yaang dilayangkan Handoko bertepatan dengan hari pelantikan Sultan sebagai Gubernur DIY periode 2017-2022.

Gugatan PMH dilayangkan Handoko pada 10 Oktober 2017 bertepatan dengan pelantikan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY periode 2017-2022. Handoko menyebut Sultan tidak patuh terhadap UUPA sehingga ada kebijakan yang tidak adil dalam kepemilikan tanah di DIY.

"Saya hanya ingin ada keadilan kepemilikan tanah di DIY. Tidak ada motif apa pun. Toh tidak memiliki tanah juga tidak masalah," ucap Handoko, Selasa (10/10/2017).

Gugatan bernomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk ini merupakan upaya hukum ketiga yang ditempuh Handoko. Sebelumnya, Handoko pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terkait Instruksi tahun 1975. Di mana instruksi itu melarang memberikan hak milik tanah pada warga negara nonpribumi.

Saat itu, uji materi yang diajukan tidak diterima dengan alasan materi yang akan diujikan bukan merupakan peraturan perundangan, melainkan kebijakan.

"Waktu itu tidak diterima, alasannya bukan atudan perundangan. Oke kemudian saja ajukan gugatan ke PTUN. Tapi juga tidak diterima karena disebut perbuatan, bukan kebijakan. Makanya ini saya gugat lewat pengadilan negeri," jelas pria yang tinggal di kawasan Taman Siswa ini.

Dalam gugatannya, Handoko memohon majelis hakim untuk menyatakan Instruksi 1975 tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UU PA. Handoko juga menggugat ganti rugi sebesar Rp5 juta. Gugatan lainnya, tergugat memasang iklan pemberitahuan melalui media massa.

Selain Gubernur DIY, gugatan juga ditujukaan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY. “Tujuannya ya agar BPN tidak mengikuti Instruksi 1975. Selama ini kan selalu jadi acuan meski pun bertentangan,” tegasnya. KMP2


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Handoko Meradang, Putusan Gugatan PMH Terhadap Sultan Ditunda"

Posting Komentar