Indonesia Masih Butuh Instrumen Kerukunan


BANTUL (KMP) - Bangsa Indonesia belakangan ini sering diwarnai persoalan intoleran dan berbagai masalah kebangsaan. Karenanya, guna mengembalikan kerukunan dan perdamaian, Indonesia butuh lebih banyak instrumen yang bisa mendorong masyarakat semakin menghargai perbedaan tanpa membedakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rektor UMY Dr Ir Gunawan Budiyanto MP dalam Focus Group Discussion, Selasa (6/2/2018) di kampus setempat jelang Musyawarah Besar Pemuka Agama. Mubes Pemuka Agana sendiri akan digelar di Jakarta pada 8-0 Februari 2018 oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI. Menurut Gunawan, keharmonisan masyarakat dan kerukunan agama di Indonesia selama ini ternodai juga karena memudarnya etika sosial hubungan umat beragama.

"Isu-isu strategis dan persoalan-persoalan pokok untuk kerukunan bangsa perlu dibahas. Melalui FGD inilah UMY ingin berkontribusi dan memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan masalah kerukunan, khususnya isu kebangsaan. Usulan dari UMY ini tentu dengan perspektif yang dimiliki oleh Muhammadiyah," ujarnya.

Gunawan menuturkan, terdapat beberapa masalah pokok yang perlu dibahas dalam Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban mendatang. Beberapa diantaranya, pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, maupun tentang pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi.

"Prinsip-prinsip kerukunan umat beragama juga perlu dibahas, termasuk tentang etika kerukunan umat beragama, penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah dan rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama," imbuhnya.

Sementara itu, Dosen Program Doktoral Politik Islam-Ilmu Politik UMY Dr Mega Hidayati MA mengatakan, faktor kurangnya edukasi bisa menjadi pemicu pecahnya hubungan antar agama. Hal tersebut tampak dari kondisi masyakat saat ini. Menurutnya, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini akan terlihat rukun ketika ada musyawarah yang dilakukan untuk membahas permasalahan antar agama atau antar pemeluk agama.

"Tapi kenyataannya justru berbeda, dalam kehidupan masyarakat. Karena hasil musyawarah soal kerukunan tidak sampai hingga masyarakat bawah atau akar rumput. Ini menunjukkan terputusnya sosialisasi dari elit ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan edukasi," jelasnya. 

Mega juga mengungkapkan, kondisi ekonomi dan politik sebagai faktor non-agama juga merupakan poin penting yang tidak dipungkiri dapat mengganggu kerukunan beragama. "Namun, kita harus sedikit berhati-hati ketika menyebut bahwa ekonomi dan politik merupakan faktor non-agama yang mempengaruhi kerukunan beragama. Karena masih ada faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh yang tidak kecil," ungkapnya. (Ratih Keswara)



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Indonesia Masih Butuh Instrumen Kerukunan"

Posting Komentar