Intoleransi Marak, Begini Tanggapan Densus 26


BANTUL (KMP) – Masih banyaknya aksi intoleransi mengundang keprihatinan mendalam, salah satunya dari Pendidikan khusus Dai Ahlus Sunnah wal Jamaah 1926 (Densus 26). Densus 26 meminta ketegasan Pemerintah untuk mewajibkan seluruh ormas agar kembali berasas Pancasila.

Kebijakan itu diperlukan guna mencegah tumbuh suburnya kasus intoleransi di Tanah Air. “UU Ormas yang sudah disahkan saja tidak cukup, pemerintah perlu mewajibkan seluruh ormas untuk kembali berasas Pancasila,” tegas Koornas Densus 26, Umaruddin Masdar, Kamis (22/2/2018) pagi.

Umar mengungkapkan, ketegasan juga diperlukan terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) yang memiliki pandangan serupa. ASN yang diketahui tidak mengakui Pancasila layak diganjar pemecatan. “Dipecat, atau diberhentikan sampai dia kembali. Mereka itu digaji dengan uang negara,” katanya.

Menurut Umar, berdasarkan hasil survei, intoleransi lahir dari menjamurnya paham radikal. Radikalisme dalam Islam, lanjut dia, banyak berkembang di kampus-kampus dan masjid di wilayah perkotaan. Karena itu, Densus 26 berulang kali menggelar kegiatan di lingkungan kampus.

“Memang tidak untuk khusus melainkan untuk umum agar sasarannya lebih massif. Kami juga mencoba mengundang mereka yang punya paham radikal, tapi tidak pernah mau datang,” terangnya.

Umar menjelaskan, aksi intoleransi juga rentan terjadi di tahun politik. Isu SARA dan intoleransi dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Karena itu, Densus 26 meminta penyelenggara dan pengawas pemilu agar bekerja lebih keras dan tegas menegakkan aturan.

“Kampanye yang menyebarkan isu SARA dan intoleransi, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat, harus ditindak tegas. Kampanye demikian tidak mendidik secara politik, sosial dan keagamaan," jelas Umar.

Ia pun berharap, warga, khususnya calon pemilih untuk lebih peduli pada isu toleransi dengan cara menolak kampanye yang mengembangkan intoleransi dan memilih partai atau calon yang nyata-nyata mengusung toleransi dan kebhinekaan. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak main hakim sendiri jika ada pihak-pihak yang memainkan isu SARA dan intoleran.

"Serahkan kepada penegak hukum, meningkatkan silaturrahmi dan kebersamaan dengan semua warga masyarakat untuk melawan intoleransi, serta mengembangkan politik santun, mendidik dan mencerdaskan," ujarnya.

Muhammad Wahyu Abdul Kholid, salah satu anggota Densus 26 menambahkan, sejak Pilpres 2014, politik Indonesia diwarnai permainan isu-isu SARA dan menguatnya radikalisme agama. Selain merusak proses konsolidasi demokrasi, kecenderungan ini juga merusak proses pendewasaan keberagamaan umat. KMP2


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Intoleransi Marak, Begini Tanggapan Densus 26"

Posting Komentar