Akhirnya, KI DIY Buat Standar Layanan Informasi Publik Tingkat Desa


YOGYA (KMP) – Banyaknya aduan terkait layanan informasi publik di tingkat desa mendorong Komisi Informasi (KI) DIY membuat standar layanan informasi publik tingkat desa. Standar layanan dibuat sebagai acuan bagi desa dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari KI DIY, pada tahun 2016 terdapat 17 sengketa informasi yang masuk dan teregister di KI DIY. Dari jumlah itu, 78 persen di antaranya berkaitan dengan masalah tanah dan terkait dengan layanan informasi di tingkat desa.

Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sengketa yang teregister sebanyak 8 sengketa dan seluruhnya telah terselesaikan dengan baik. “Tahun ini baru ada satu sengketa yang masuk ke kami. Tapi banyaknya sengketa yang terjadi di tingkat desa, turut mendorong kami mempercepat dalam membuat standar layanan informasi publik tingkat desa,” ucap Ketua KI DIY, Hazwan Iskandar Jaya, Senin (16/4/2018).

Suharnanik Listiana, Komisioner KI DIY bidang Advokasi, Sosialisasi dan Advokasi mengatakan, standar layanan informasi tingkat desa dikemas dalam bentuk booklet sederhana agar lebih mudah dipahami perangkat desa, BPD dan unsur lain yang terkait di desa.

Rencananya, booklet akan dicetak pada April ini dan segera akan didistribusikan. “Booklet standar layanan informasi publik ini nanti jadi aduan desa dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang memintanya,” kata dia.

Komisioner KI yang akrab disapa Nanik menjelaskan, keberadaan booklet standar layanan informasi publik nantinya akan melengkapi sosialisasi yang dilakukan KI ke tingkat desa dan masyarakat. Sosialisasi, lanjut dia, memang baru bisa intensif dilakukan tahun ini karena sebelumnya KI masih fokus pada pembenahan di tingkat OPD.

“Undang-undang keterbukaan informasi publik memang sudah lama, tapi baru tahun ini kami bisa intensif melakukan sosialisasi langsung ke desa dan masyarakat. Responsnya juga beragam, ada yang menerima dengan baik ada juga yang merasa seperti terkekang,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi dan standar layanan informasi publik sangat penting dipahami pihak desa karena mulai tahun depan setiap desa harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). KMP2

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Akhirnya, KI DIY Buat Standar Layanan Informasi Publik Tingkat Desa"

Posting Komentar