Boemipoetra Nusantara siap Bangkit dari Yogyakarta

YOGYA (KMP) - Semangat kebangkitan Boemipotra menggema dari Yogyakarta. Semangat kebangkitan kaum pribumi itu menggema dalam seminar Pra Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia yang digelar di Hotel Santika, Senin (23/4/2018).

Forum yang digagas sejumlah tokoh nasional itu dihadiri sejumlah tokoh seperi Marzuki Alie, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, Prof Dr Ichsanudin Noorsy yang mengisi seminar dengan tema ‘Jadilah Tuan di Negeri Sendiri’.

Ketua Panitia Seminar Pra Kongres Boemipoetra nusantara Indonesia bagian Barat, Muhardi Zainudin mengungkapkan, kegiatan pra kongres di Yogyakarta merupakan yang kedua setelah digelar pertama kali di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini, lanjut Zainudin, digelar untuk membangkitkan semangat kaum pribumi untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Melalui seminar, ditegaskan kembali mengenai peran, hak dan kewajiban boemipoetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Seminar juga menyikapi secara kritis dan komprehensif permasalahan yang terjadi saat ini khususnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam. Ini juga untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa boemipoetra merupakan pendiri, pemilik, penguasa NKRI,” katanya seperti dikutip Wartahukum.id.

Ia menjelaskan, pada tahun 2018, Kemerdekaan Indonesia memasuki usia ke-73 tahun. Tapi sayang, masih cukup banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama persoalan keadilan dan kesejahteraan yang kian jauh dari cita-cita founding fathers.

“Ini tercermin dari penguasaan SDA yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, di mana sebanyak 1 persen orang kaya Indonesia menguasai 46 persen kekayaan Idonesia. Sumber-sumber pengidupan yang strategis seperti energi, pangan air, tanah dan finance telah dikuasai asing,” jelasnya.

Sementara Dr M Dahrin La Ode, salah satu inisiator forum mengungkapkan, dewasa ini Indonesia dalam kondisi salah urus dimulai 1 Mei 1998 sampai sekarang. Salah satu indikatornya adalah terlihat dari Instruksi Presiden 26/1998 tentang penyebutan istilan pribumi dan non pribumi.

“Ini adalah kesalahan besar. Di semua negara, pribumi adalah penguasa, pemegang kedaulatan. Nah inpres itu indikator pencabutan kedaulatan yang dimiliki masyarakat pribumi,” katanya.

Pensehat forum, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdjianto mengatakan, banyak hal yang perlu dikritisi belakangan ini. Terutama yang berkaitan dengan kesempatan kerja kaum pribumi. Ia mencontohkan, pemerintah pernah menjanjikan menyediakan 10.000 lapangan kerja bagi masyarakat.

“Tapi yang kita dapatkan dari pemberitaan media itu justru sekaraang banyak tenaga kerja dari china daratan. Secara tidak langsung ini banyak mengambil alih kesempatan yang seharusnya bagi kaum pribumi,” kata mantan Kasal ini. KMP2/6


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Boemipoetra Nusantara siap Bangkit dari Yogyakarta"

Posting Komentar