Dituding Serobot Lahan, Korem 072 Digugat ke PN Yogya


YOGYA (KMP) - Belum selesai persoalan hukum terkait sengketa lahan di Jl Kaliurang Km 5,8 Caturtunggal, Depok, Sleman, Korem 072/Pamungkas kembali berurusan dengan hukum. Korem digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Korem digugat dengan perbuatan melawan hukum atas penguasaan secara paksa lahan Hastorenggo I & II serta Wisma Kaliurang yang menjadi milik ahli waris Alm Soegito dan Woro Astoeti Wigiharti, Niken Retnani Nur Endah W dan Niken Dewi Prananingtyas.

Gugatan PMH dilayangkan melalui kuasa hukum ahli waris dari kantor hukum S&P Law Firm pada tanggal 14 Mei lalu. “Gugatan PMH terhadap TNI AD cq Kodam IV/Diponegoro cq Korem 072/Pamungkas kita layangkan di PN Yogya karena kedudukan Korem 072 ada di Kota Yogya,” ucap Ir E Kuswandi SH MH, kuasa hukum ahli waris, seperti dilansir Wartahukum.id.

Menurut Kuswandi, selain melakukan gugatan PMH pihaknya juga melaporkan Kasilog Korem 072/Pamungkas Kolonel Inf I Made Alit Yudana ke Denpom IV/2 Yogyakarta. Laporan dilakukan atas instruksi eksekusi paksa atas lahan milik kliennya yang ditandatangani Kasilog.

Kuswandi mengungkapkan, pekan lalu, kliennya menerima surat perintah pengosongan paksa atas lahan di Hastorenggi I & II serta Wisma Kaliurang. Ahli waris, kata dia, menolak perintah pengosongan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum. Korem Pamungkas, kata dia tidak memiliki alas hak atas tanah yang dikuasai kliennya.

“Kami heran kenapa semasa almarhum masih hidup tidak pernah dipersoalkan. Tapi setelah meninggal tiba-tiba diklaim dan klien kami diperintahkan segera mengosongkan lokasi karena akan digunakan TNI AD. Kemarin bahkan sudah ada petugas yang memasang plakat di lahan klien kami,” terang Kuswandi.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan klaim TNI AD jika disertai bukti yang kuat. Klaim TNI yang hanya berdasarkan register KMN tidaklah tepat karena nomor register itu tidak menunjukkan bukti kepemilikan. Padahal, sesuai Undang-undang Pokok Agraria (UU PA), TNI harus menunjukkan bukti kepemilikan untuk mendukung klaimnya.

“Sesuai UU, bukti kepemilikan paling kuat itu ya sertifikat. Klien kami memiliki sertifikat HGB untuk Hastorenggo I dan sertifikat SHM untuk Hastorenggo II. Untuk wisma Kaliurang memang tidak mempunyai apa pun, tapi klien kami sudah menempatinya sejak kemerdekaan,” papar Kuswandi.

Lebih lanjut Kuswandi menjelaskan, merujuk pada Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 tahun 2012, tanah yang belum tersertifikat merupakan tanah milik Keraton. Untuk mengajukan kepemilikan atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan kekancingan.

“Kami sudah mengajukan ke Panitikismo tapi ditolak karena status tanah dalam sengketa. Korem 072 juga begitu. Mereka mengajukan juga ditolak karena statusnya masih sengketa. Dengan begitu berarti status tanah yang Wisma Kaliurang itu belum ada pemiliknya,” terangnya.

Karena alasan itulah pihaknya mengajukan gugatan PMH dan melaporkan Kasilog ke Denpom IV/2 Yogyakarta. Ia kembali menegaskan, penyerobotan tanah yang dilakukan TNI AD melalui Korem 072/Pamungkas merupakan pelanggaran pidana. Tindakan itu melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP, juga pasal 424 KUHP.

Niken Retnani Nur Endah W, ahli waris alm Soegito menambahkan, sesuai tenggat waktu 7x24 jam yang diberikan Korem 072, maka eksekusi pengosongan paksa akan dilakukan Selasa (22/5/2018). KMP2/*


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dituding Serobot Lahan, Korem 072 Digugat ke PN Yogya"

Posting Komentar