Dosen UGM Rangkap Jabatan, JCW Surati Presiden


Kabarmerahputih.net – Jogja Corruption Watch (JCW) menyurati Presiden RI berkaitan dengan rangkap jabatan oleh salah satu dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar. Selain, menjadi dosen yang akrab disapa Uceng juga menjabat Komisaris PT Pertamina EP..

Baharudin Kamba, Koordinator Pengurus Harian JCW mengungkapkan, JCW mempersoalkan rangkap jabatan Uceng karena menilai lebih banyak udharat daripada manfatnya. Dengan rangkap jabatan itu, tugasnya sebagai dosen dapat terabaikan.

Kemudian, rangkap jabatan juga rawan konflik kepentingan dan yang bersangkutan mendapapatkan double gaji sebagai PNS dan berpotensi menimbulkan KKN. “Karena itulah kami mengirimkan surat ini kepada Presiden, Rekor dan Dekan FH UGM,” ucap Bahar, Jumat (25/5/2018).

JCW, lanjut Bahar, meminta Rekor UGM dan Dekan FH UGM untuk bersikap atas persoalan ini. JCW juga meminta baik rektor maupun dekan, dalam waktu yaang tidak terlalu lama, untuk memberikan opsi kepada Zainal Arifin Muchtar untuk memilih salah satu jabatan.

“Hal ini penting untuk segera dilakukan selain penghematan anggaran juga agar yang bersangkutan lebih fokus pada salah satu jabatan atau pekerjaan. Ini kami sampaikan semata mengingatkan demi kebaikan yang bersangkutan,” katanya.  

Zainal Arifin Mochtar, menyelesaikan program S1 di Fakultas Hukum UGM (2003), S2 diperoleh dari Universitas Northwestern, Chicago, USA (2006) dan S3 diperoleh dari UGM. Selain dosen ia juga menjadi Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM.

Bahar menambahkan, persoalan rangkap jabatan perlu mendapat perhatian serius. Data Ombudsman pada tahun 2017 menunjukkan, dari 144 BUMN dan Unit Usaha, ada 541 komisaris yang mana 222 di antaranya merangkap jabatan sebagai pelayanan publik. 

Rangkap jabatan juga berasal dari beberapa instansi mulai dari kementerian, TNI, Polri, hingga akademisi di perguruan tinggi negeri. Selain itu, para akademisi terdiri dari dosen, guru besar, dan peneliti jumlahnya ada 12 orang yang merangkap jabatan pada komisaris BUMN.

“Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pejabat dilarang merangkap sebagai komisaris yang berasal dari lingkungan instansi, BUMN dan BUMD. PNS yang merangkap jabatan (komisaris) akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan inervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapablitas, dan berpotensi KKN,” pungkasnya. KMP2

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dosen UGM Rangkap Jabatan, JCW Surati Presiden"

Posting Komentar