Kuasa Hukum Lie Fong Moij Adukan TNI AD ke Ombudsman


SLEMAN (KMP) - Sengketa lahan di Jalan Kaliurang Km 5,8 yang melibatkan TNI AD dengan Lie Fong Moij terus bergulir. Kemarin, TNI mengklaim Peninjaua Kembali (PK) yang diajukan telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Kini giliran tim kuasa hukum Lie Fong Moij angkat bicara.

Setelah lama diam, tim kuasa hukum Lie Fong Moij kembali bergerak dan siap mengadukan persoalan yang berlarut itu ke Ombudsman RI, Komnas HAM, hingga staf Kepresidenan.

“Rabu besok kita ke Jakarta. Surat dan data kita lampirkan dari awal sengketa, eksekusi jual beli, sampai balik nama menjadi milik klien kami,” ucap anggota tim kuasa hukum Lie Fong Moij, Yacob Rihwanto SH MH CIL seperti dilansir Wartahukum.id.

Menurut Yacob, aduan dilayangkan ke tiga lembaga tersebut karena TNI AD telah menguasai lahan milik kliennya tanpa alas hak. Bahkan, belakangan ini TNI mulai melakukan proses pembangunan di lahan sengketa tersebut. Ia menilai tindakan TNI AD kali ini telah di luar batas.

“Kemarin kita diamkan dulu karena ada PK, tapi sekarang mulai ada pembangunan dan itu kami anggap sudah di luar batas. Kami akan mengadukan persoalan ini ke Ombudsman, Komnas HAM, dan Staf Kepresidenan untuk meminta perlindungan hukum,” terang Yacob.

Advokat dari Kantor Advokat Layung & Rekan itu menjelaskan, hingga saat ini tanah di Jalan Kaliurang Km 5,8 yang diklaim TNI AD masih menjadi milik kliennya atas nama Lie Fong Moij karena belum pernah dibatalkan. “Ada keputusan dari Kepala BPN Pusat bahwa sertifikat milik klien kami adalah sah secara hukum,” tegasnya.

Disinggung terkait PK yang diajukan Pangdam IV/Diponegoro dan diklaim telah dikabulkan MA, Yacob mengaku belum tahu dan belum mendapat berita maupun salinan putusannya. Sebaliknya ia mempertanyakan isi dari putusan PK.

“Dalam rilisnya Kodam IV/Diponegoro mengatakan PK sudah turun dan dikabulkan, tapi pertanyaannya apa isi putusan PK tersebut. Gak tidak disebutkan. Jadi menurut saya, tidak semudah itu perkara ini berpindah hak kepemilikannya,” ppaparnya.

Ia menambahkan, obyek sengketa lahan di Jalan Kaliurang Km 5,8 Catur Tunggal, Depok, Sleman terdiri dari dua Letter C asal dan menjadi sengketa perkara Nomor 18 dan 19 di PN Sleman pada tahun 2005. Sedangkan yang di-PK oleh TNI AD hanya satu yakni perkara Nomor 19.

“Jadi perkara yang nomor 18 kan tidak diajukan PK oleh TNI. Artinya obyek sengketa tersebut sebagian tidak dipermasalahkan dan sah menurut hukum sebagai milik klien kami,” tambahnya. KMP2/*


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kuasa Hukum Lie Fong Moij Adukan TNI AD ke Ombudsman"

Posting Komentar