Pembangunan di Lahan Sengketa oleh Kodam IV Langgar HAM


SLEMAN (KMP) – Kodam IV/Diponegoro didesak segera menghentikan proses pembangunan di lahan sengketa yang ada di Jl Kaliurang Km 5,8 Caturtunggal, Depok, Sleman. Proses pembangunan di lahan sengketa itu dinilai melanggar HAM.

Bagian dari upaya mendesak penghentian pembangunan dilakukan tim kuasa hukum Lie Fong Moij, selaku pemilik lahan dan pemegang sertifikat lahan sengketa, dengan mengadukan persoalan tersebut ke Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Ombudsman RI.

“Kami sudah menyampaikan aduan secara resmi baik ke Ombudsman RI maupun ke Komnas HAM pada tanggal 16 Mei lalu,” ucap Yacob Rihwanto SH MH CIL, anggota tim kuasa hukum dari kantor advokat Layung & Rekan, kemarin.

Menurut Yacob, ada beberapa permintaan yang disampaikan melalui aduan resmi pada kedua lembaga tersebut. Di antaranya, meminta kedua lembaga mendesak Kodam IV/Diponegoro menghentikan proses pembangunan ilegal di lahan yang masih menjadi milik kliennya. “Pembangunan di lahan klien kami itu jelas ilegal dan bahkan tidak memiliki izin IMB,” tegas Yacob.

Melalui Ombudsman dan Komnas HAM, lanjut Yacob, pihaknya meminta agar Kodam IV/Diponegoro untuk menghormati hukum yang berlaku tanpa melanggar hak asasi warga sipil. Jika memungkinkan difasilitasi untuk menghasilkan win-win solution, tambah dia, pihaknya terbuka untuk dimediasi oleh kedua lembaga negara tersebut.

Win-win solution dalam arti TNI mau dikasih tempat di pinggir sebagai pengganti lokasi tersebut, bukan tidak mungkin itu kita pikirkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kodam IV/Diponegoro mengklaim peninjauan kembali (PK) yang diajukan telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, lahan yang menjadi sengketa berkepanjangan diklaim secara tegas menjadi milik TNI AD.

Hanya saja, Yacob masih mempertanyakan isi putusan MA. Selain itu, ia menyoroti PK yang diajukan Kodam IV/Diponegoro. Dalam PK, Kodam IV hanya mempersoalkan satu perkara yakni Perkaran No 19, padahal lahan sengketa berasal dari dua Letter C asal dan menjadi dua perkara yakni Perkara No 18 dan No 19.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI terkait aduan yang disampaikan tim kuasa hukum Lie Fong Moij ke Ombudsman dan Komnas HAM.KM2/*



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pembangunan di Lahan Sengketa oleh Kodam IV Langgar HAM"

Posting Komentar