Putusan PTUN Diabaikan, Ahli Waris eks Bioskop Indra Surati Presiden


Sebelum menyurati Presiden RI, ahli waris melalui kuasa hukumnya sempat memasang spanduk peringatan di lokasi yang disengketakan. Foto: Ist

YOGYA (KMP) – Ahli waris eks Bioskop Indra enggan menyerah. Melalui tim kuasa hukum dari Kantor Advokat Erick S. Paat & Rekan, ahli waris mengurati Presiden RI Joko Widodo setelah surat yang dikirimkan ke Pemda DIY, tidak mendapat tanggapan.

Surat yang dikirimkan berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemda DIY terhadap putusan penundaan seluruh aktivitas di lahan eks bioskop Indra di Jl Ahmad Yani, Ngupasan, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan PTUN Yogyakarta.

“Surat kepada Presiden sudah kita kirimkan sejak tanggal 8 Mei lalu. Pada tanggal yang sama kita juga mengirimkan surat ke Mendagri, dan Komnas HAM RI. Sehari berikutnya kita kirimkan surat ke Komisi 3 DPR RI,” terang Erick S Paat SH MH, Pensehat Hukum Kristanto Wibowo dkk selaku ahli waris eks Bioskop Indra, Selasa (22/5/2018) malam.

Erick yang didampingi Medi Purba SH, Don Hampri Can SH, dan Ricky D Moningka SH mengungkapkan, pihaknya menyayangkan sikap Pemda DIY selaku Tergugat I Intervensi I yang tidak menghormati putusan PTUN. Menurutnya, sikap Pemda yang tidak memberikan penghormatan terhadap putusan pengadilan, menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, lahan yang dipersoalkan adalah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor 504 surat ukur 109 tanggal 13 Juni 1919 seluas 7.425 m2 milik NV. Javansche Bioscoop en Bouw Maatschappij. Pemilik perusahaan itu tidak pernah meninggalkan Indonesia dan mati serta dikubur di Indonesia, tidak pernah dijual, dialihkan, atau pun dilepaskan haknya kepada siapa pun sampai sekarang.

Tanah di lokasi itu juga tidak terkena Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda yakni UU No. 86 Tahun 1958 dan telah dicoret dari daftar pengelolaan Panita Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) DIY.

“Sehingga penyelesaian tanah tersebut tidak berdasarkan Peraturan presidium Kabinet Dwikora RI No.5/Prk/Tahun 1965 melainkan berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Jo Permendagri Nomor 32 Tahun 1979. Ini diperkuat lagi dengan Surat Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 550-597 tanggal 19 Februari 1999,” jelasnya.

Dengan begitu, kata Medi Purba SH, tindakan Pemda DIY yang telah melakukan pembebasan dan memberikan ganti rugi bukan kepada penggugat selaku pemilik, tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sesuai Keppres 32, ganti rugi seharusnya diberikan kepada ahli waris.

“Kalau dirunut prosesnya juga ada yang janggal. Ada yang keliru di sini. Lahan dibebaskan dulu dibayar ganti rugi sesuai Keppres 32 lalu baru digunakan Prk 5. Ini ada apa? Apalagi ganti rugi juga diberikan kepada penyewa bukan ahli waris,” tanyanya.

Baik Erick maupun Medi menambahkan, kasus ini tidak akan selesai dengan cepat. Dakam waktu dekat pihaknya akan mendatangi langsung Mendagri dan meminta perlindungan dari Menko Polhukam. “Biar nanti dari Menkopolhukam yang memanggil kenapa sampai seperti ini,” pungkas Erick. KMP2

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Putusan PTUN Diabaikan, Ahli Waris eks Bioskop Indra Surati Presiden"

Posting Komentar