Sengketa Lahan Eks Bioskop Indra Berlanjut di PTUN


YOGYA (KMP) – Meski bangunan telah dirobohkan dan lahan digarap sebagai bagian dari program revitalisasi kawasan Malioboro, namun sengketa eks Bioskop Indra di Jl Achmad Yani, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta jauh dari kata usai. Ahli waris membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

Gugatan di PTUN Yogyakarta diajukan Sukrisno Wibowo dkk melalui Kuasa Hukumnya, Eric S Paat SH MH. Gugatan dilayangkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN sebagai Tergugat I, dan Kepala Kantor BPN Kota Yogyakarta sebagai Tergugat II.

Dalam perjalananya, Pemda DIY mengajukan diri sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tantyo Suharno sebagai Tergugat II Intervensi I.

Seperti dilansir Wartahukum.id, dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim PTUN Yogyakarta membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tentang penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemda DIY.

Penggugat juga meminta majelis hakim membatalkan sertifikat hak pengelolaan nomor 00001 Kelurahan Ngupasan, surat ukur nomor 00718/NGUPASAN/2013 tanggal 06 Mei 2013 dengan luas 5.170 m2 atas nama pemegang hak, Pemda DIY.

“Kami juga meminta majelis hakim memerintahkan tergugat I untuk mencabut objek sengketa I dan memerintahkan tergugat II untuk obyek sengketa II dan selanjutnya dicoret dari register buku tanah,” ucap Eric kepada media, Rabu (2/5/2018) siang.

Eric mengungkapkan, penggugat dalam gugatannya juga telah mengaukan permohonan agar pelaksanaan putusan TUN yakni obyek sengketa 2, ditunda selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Saat persidangan setempat pada 27 Maret lalu, kami sudah ingatkan Pemda DIY agar tidak melakukan kegiatan apa pun terhadap bangunan yang ada di obyek sengketa 2. Tapi esok harinya, bangunan-bangunan itu dirobohkan dan akses keluar masuk ditutup,” terang Eric.

Pada persidangan yang digelar Selasa (3/4/2018), majelis hakim mengeluarkan penetakan menerima permohonan penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN obyek sengketa 2, dan memerintahkan Tergugat II Intervensi I untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan.

“Tapi sampai sekarang masih tetap ada kegiatan di lokasi. Pada persidangan 10 April, kami sudah sampaikan pula kepada Majelis Hakim apa yang terjadi di lapangan bahwa Tergugat II Intervensi I tidak menaati penetapan tanggal 3 April,” jelasnya.

Eric menambahkan, tindakan Pemda DIY yang tidak taat hukum telah meimbulkan kerugian yang cukup besar bagi kliennya sebagai pemilik Gedung eks Bioskop Indra. “Senin pekan depan kami akan ke lokasi. Kami akan beritahu yang ada di sana untuk menghentikan semua kegiatannya,” tambahnya. (*)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sengketa Lahan Eks Bioskop Indra Berlanjut di PTUN"

Posting Komentar