Duh, Pembina Sekolah Internasional di Yogya Dipolisikan

Kabarmerahputih.net – RF, pembina di sekolah internasional yang ada di Yogyakarta dilaporkan ke polisi. RF dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan karena penambahan fasilitas yang dijanjikan tidak kunjung terealisas. Padahal, wali siswa telah memenuhi kewajibannya.

“Laporan atas nama klien kami, EH, di Unit 2 Subdit 1 Dir Reskrimum Polda DIY terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP,” ucap penasehat hukum pelapor, Dimpo Sitompul SH, di Mapolda DIY, Kamis (7/6/2018) siang.

Dimpo mengungkapkan, peristiwa bermula tahun 1 September 2015 saat pihak sekolah menerbitkan surat yang ditujukan kepada murid, orang tua dan guru. Dalam surat yang ditandatangani OAS selaku prinsipal sekolah, dijanjikan pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang sekolah yang seluruhnya terdiri dari 5 item.

Pada 20 Oktober 2017, sekolah kembali menerbitkan surat dengan tujuan yang sama. Dalam surat yang ditandatangani RF selaku pembina, kembali dijanjikan pengadaan fasilitas penunjang di sekolah. Kali ini, surat hanya berisi 2 item janji.

Sebagai bagian dari rencana itu, pihak sekolah juga telah mengajukan proposal permohonan sewa tanah dilengkapi dengan rencana pembangunan gedung dan estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp4,5 miliar.

“Sebagaimana surat-surat itu, yang berisi janji-janji, seharusnya sudah terealisasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, bahkan klien kami merasakan fasilitas penunjang pendidikan tidak ada peningkatan. Kami mengapresiasi langkah penyidik Polda DIY yang sudah menaikkan kasus ini ke penyidikan,” katanya.

Disingung terkait jumlah korban akibat tidak kunjung terealisasinya janji yang diberikan pihak sekolah, Dimpo memastikan sementara ini baru kliennya yang menjadi korban. Karena itu, kliennya melaporkan kasus ini ke Polda DIY dengan laporan nilai kerugian sebesar Rp10 miliar.

“Karena ini di dunia pendidikan, maka ini ectra ordinary. Jadi oknum yang terlibat harus diberihkan. Kami tidak melihat baik buruknya organisasi sekolah, tapi oknum ini yang harus dibersihkan. Kami akan segera menerjemahkan surat yang diberikan karena surat itu kami ajukan sebagai alat bukti,” paparnya.

Dimpo memastikan, kliennya telah memenuhi seluruh kewajibannya. Wali dari siswa yang mulai masuk sekolah internasional itu pada 2013, mengeluarkan anggaran Rp120 juta per tahun untuk biaya pendidikan anaknya. “Perkembangan berikutnya kami sampaikan setelah surat dari sekolah kita terjemahkan,” pungkasnya. KMP2

Sumber: Wartahukum.id

Tweet

Subscribe to receive free email updates: