Gugatan Ditolak, Eks Kades Dadapayu Ajukan Banding


Kabarmerahputih.net – Kades Dadapayu, Semanu, Gunungkidul Rukamta yang diberhentikan Bupati Gunungkidul, melalui kuasa hukumnya dari Oncan Poerba & Associate resmi mengajukan banding atas putusan PTUN Yogyakarta.

Seperti dilansir wartahukum.id, Oncan Poerba dalam sesi jumpa pers di RM Soekonandi, Jumat (24/8/2018) pagi mengungkapkan, gugatan dilayangkan ke PTUN karena surat keputusan Bupati Gunungkidul terkait pemberhentian Rukamta dari posisinya sebagai Kades Dadapayu, Semanu tidak sah dan cacat hukum.

SK Bupati bernomor 141/08/Pb/KPTS/2018 tanggal 22 September 2017 adalah cacat hukum karena telah melewati batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 71 ayat (7) Perda Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015.

Kemudian obyek kedua, adalah SK Bupati Nomor 141/06/PG/KPTSN/2017 tanggal 27 Februari 2018 tentang pengangkatan Jumadi, Kades terpilih menjadi Kades Dadapayu. Jumadi sebelumnya adalah Dukuh Nogosari, Dadapayu. Jumadi dipersoalkan lantaran tidak melaksanakan cuti sebagaimana mestinya sebelum pemilihan dilakukan.

“Putusan hakim PTUN telah mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dikedepankan dalam pengambilan keputusan. Putusan terkesan berat sebelah dan hanya mengutamakan dan untuk melindungi kepentingan tergugat,” ucap didampingi Willyam H Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH.

Oncan mengungkapkan, kedua SK Bupati Gunungkidul semestinya dibatalkan hakim karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. “Merujuk Perda 5 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (1), SK Bupati daluwarsa,” tegasnya.

Willyam H Saragih menambahkan, SK pengangkatan Jumadi sebagai kepala desa pengganti antar waktu semestinya tidak dilakukan karena dibuat dari rangkaian cacat hukum SK pemberhentian Rukamta sebagai Kades Dadapayu.

Selain itu, sejak awal pencalonan Jumadi sebagai calon kades telah menyalahi dan melanggar prosedur hukum tentang kewajiban mengambil cuti sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 10 Perda Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Jo Perbup No. 26 Tahun 2015 tentang juklak Perda 5 Tahun 2015.

“Sekalipun Jumadi telah memiliki izin cuti, isin itu juga telah menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam surat disebutkan secara tegas bahwa selama cuti masih melaksanakan tugas sebagai Dukuh Nogosari,” terangnya.

Rukamta sendiri mengaku merasa dizolimi melalui SK Bupati. Ia bahkan menuding secara sistematis sengaja disisihkan karen berusaha melakukan perbaikan di internal desa. “Hanya Kades Dadapayu saja yang dibeginikan, yang lainnya tidak,” ucapnya. (*)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Gugatan Ditolak, Eks Kades Dadapayu Ajukan Banding"

Posting Komentar